KAJIAN EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI METODE IMMEDIATE OUTCOME (IO)

KAJIAN EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI METODE IMMEDIATE OUTCOME (IO)

Authors

  • Hendar Suligar Kementerian Kelautan dan Perikanan (Roren)

DOI:

https://doi.org/10.15578/jkpi.16.2.2024.135-148

Keywords:

Monitoring, Evaluasi Efektivitas, Immediate Outcome (IO)

Abstract

Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan khusus di daerah, termasuk pada sektor kelautan dan perikanan. DAK sering kali digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik antar daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam mendukung keberlanjutan pembangunan bidang kelautan dan perikanan sangat diperlukan untuk memberikan stimulus pembangunan kelautan dan perikanan di daerah dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pengembangan ekonomi lokal. Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas DAK dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Metode Immediate Outcome (IO) digunakan dalam studi ini untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan DAK di sektor kelautan dan perikanan. Data dianalisis dari 24 provinsi dan 150 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas DAK bidang Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2022. Hasil menunjukkan bahwa 47,5% daerah berada pada kategori patuh dan mencapai target (optimal), 11,7% patuh namun tidak mencapai target (belum optimal), dan 40,8% tidak patuh. Studi ini menunjukkan beberapa gap, seperti kurangnya analisis kualitatif, variasi konteks lokal, dampak jangka panjang, keterlibatan stakeholder, pengukuran dampak sosial dan ekonomi, serta inovasi dan adaptasi kebijakan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi para pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan penggunaan DAK untuk keberlanjutan pembangunan kelautan dan perikanan.

The Special Allocation Fund (DAK) aims to finance various development activities in regions, including the marine and fisheries sectors. DAK is often used to enhance public services across regions and reduce income disparities. The effectiveness of DAK in supporting sustainable development in the marine and fisheries sectors is crucial for stimulating regional development and informing policymakers for local economic growth. This study evaluates the effectiveness of DAK in supporting sustainable development in the marine and fisheries sectors. The Immediate Outcome (IO) method is used to monitor and evaluate planning, budgeting, and implementation policies of DAK in these sectors. Data were analyzed from 24 provinces and 150 districts/cities prioritized for DAK in the Marine and Fisheries sectors for the 2022 fiscal year. Results indicate that 47.5% of the regions were compliant and achieved their targets (optimal), 11.7% were compliant but did not meet their targets (suboptimal), and 40.8% were non-compliant. These findings provide valuable insights for policymakers to optimize the use of DAK for sustainable development in the marine and fisheries sectors.

References

Abdurohim, D. A. (2014). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Dan Masyarakat Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat (Studi Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Kpp-Sb Di Daerah Miskin). Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 11(2), 245-260. https://doi.org/10.31113/jia.v11i2.40

Akita, T., Riadi, A. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues?. Regional Science Policy & Practice, 13(6), 1842-1866. https://doi.org/10.1111/rsp3.12326

Badan Pusat Statistik. (2021). “Ekspor Produk Perikanan 2021â€. Jakarta: BPS.

Dokumen Multilateral Meeting (MM) Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan TA 2022.

Fatimatuzzahroh, F., Hadi, S. P., & Purnaweni, H. (2021). Tingkat partisipasi masyarakat dan analisis aktor pada rehabilitasi mangrove di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa barat. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 16(2), 257-269. http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.9420

Fuente, A. D. L., & Vives, X. (1995). Infrastructure and education as instruments of regional policy: evidence from Spain. Economic policy, 10(20), 11-51. https://doi.org/10.2307/1344537

Giller, K.E., Leeuwis, C., Andersson, J.A., Andriesse, W., Brouwer, A., & Frost, P. (2008). Competing claims on natural resources: what role for science. Eol. Soc. 13,34. Available from: http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss32/art34/; [online]. http://www.jstor.org/stable/26267992

Hardiana, D. R. (2023). Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Kebijakan Transfer Dana ke Daerah Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 8(2), 321-338. DOI: 10.25077/jakp.9.1.185-202.2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). “Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Perikananâ€. Jakarta: KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). “Konsumsi Ikan Per Kapita 2021â€. Jakarta: KKP.

Khusaini, K., Mardisentosa, B., & Putro, T. R. (2023). Fiscal Transfer Policies and Road Infrastructure Reduce Income Inequality in Rural-Urban Areas. ETIKONOMI, 22(2), 333-356. https://doi.org/10.15408/etk.v22i2.28618.

Nodi, M., Mas Roro, L. E., & Agus, S. (2014). Evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan (PNPM Mandiri KP) mengenai pemberdayaan usaha garam rakyar (PUGAR) di desa prambangan kec. kebomas kabupaten gresik. http://dspace.hangtuah.ac.id/xmlui/handle/dx/834

Ojha, Durga. (1998). Impact Monitoring Approaches and Indicators. GTZ: Escborn Panduan ANSSP Volume 6-Monitoring dan Evaluasi. https://www.giz.de/en/downloads/giz2023-en-evaluation-report-2022.pdf

Qomariyah, N., Suharno, S., & Priyarsono, D. S. (2016). Dampak Transfer Fiskal dan Belanja Modal Pemerintah Daerah terhadap Perekonomian Sektoral, Ketimpangan dan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 5(2), 45-67.

Ramaditya, R. D. R. (2015). Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Tetap Pada Kantor Pelayanan perpendaharaan Negara (Kppn) Surabaya Ii (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Schut, M., van Paassen, A., Leeuwis, C., Klerkx, L. (2014b). Towards dynamic research configurations: a framework for reflection on the contribution of research to policy and innovation processes. Sci. Public Policy 41, 207–218.

Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Tumbang Bantian. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 7(1), 48-58. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4157

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Badan Pusat Statistik. (2021). “Produk Domestik Bruto Indonesia 2021â€. Jakarta: BPS.

Wibowo, E. (2008). Perencanaan dan strategi pembangunan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan, 8(1, 48 - 58. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/390/348

World Bank. (2020). “Marine and Fisheries in Indonesia: Challenges and Opportunitiesâ€. Washington D.C.: World Bank.

Downloads

Published

2024-11-05

How to Cite

Suligar, H. (2024). KAJIAN EFEKTIVITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI METODE IMMEDIATE OUTCOME (IO). Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia, 16(2), 145–158. https://doi.org/10.15578/jkpi.16.2.2024.135-148

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Loading...