DISTRIBUSI SPASIAL KEBUTUHAN KAPUR BERDASARKAN NILAI SPOS TANAH UNTUK TAMBAK DI KABUPATEN PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN - Mustafa, Akhmad Mustafa dan; Ratnawati, Erna (Jurnal Riset Akuakultur, 2012)
Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai salah satuÂ wilayah pengembangan kawasan minapolitan di Indonesia, namun sebagian tanahÂ tambaknya tergolong tanah bermasalah (tanah sulfat masam dan tanah gambut) yangÂ dicirikan dengan pH tanah yang rendah sehingga menjadi faktor pembatas dalamÂ peningkatan produktivitas tambaknya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yangÂ bertujuan untuk menentukan distribusi spasial kebutuhan kapur berdasarkan nilaiÂ SPOS tanah tambak agar produktivitas tambak dapat meningkat dan berkelanjutan diÂ Kabupaten Pangkep. Penelitian dilaksanakan di kawasan tambak Kabupaten PangkepÂ dengan metode survai melalui pengukuran dan pengambilan contoh tanah pada 83Â titik pengamatan di kedalaman tanah 0-0,2 m. Peubah kualitas tanah yang diukur diÂ lapangan adalah pHF dan pHFOX, sedangkan yang dianalisis di laboratorium adalah SP,Â SKCl, SPOS, pirit, dan bahan organik. Kebutuhan kapur didasarkan pada nilai SPOS tanahÂ dengan mempertimbangkan berat volume tanah. Program ArcView 3.2 digunakan untukÂ pembuatan peta distribusi spasial SPOS tanah, berat volume tanah, dan kebutuhanÂ kapur dengan memanfaatkan citra ALOS AVNIR-2 akuisisi 28 Juli 2008. Hasil penelitianÂ menunjukkan bahwa tanah tambak di Kabupaten Pangkep dicirikan oleh berat volumeÂ tanah yang diprediksi berdasarkan bahan organik tanah, berkisar antara 0,20 dan 1,25Â g/cm3 dengan rata-rata 0,75 g/cm3 dan SPOS tanah berkisar antara 0,02% dan 3,47%Â dengan rata-rata 1,20%. Kebutuhan kapur setara CaCO3 untuk tanah tambak berkisarÂ antara 0,12 dan 53,04 ton/ha dengan rata-rata 13,01 ton/ha, di mana kebutuhanÂ kapur yang tinggi dijumpai di bagian selatan Kabupaten Pangkep (Kecamatan MinasaÂ Teâ€™ne, Pangkajene, Bungoro, Labakkang, dan Maâ€™rang).